Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha (Pajak)
Maftuh Effendi (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung). Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak). Yeheskiel Minggus (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung
Edwin Partogi Pasaribu (Advokat pada UHP Law Firm).
Roki Panjaitan (Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
Baca Juga:
GMNI Dairi Kecam Kekerasan Anak, Desak Aparat Usut Tuntas dan Perkuat Sistem Perlindungan Anak
Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung
Letkol Chk Sudiyo (Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang).
Terkait hakim agung dan adhoc itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan pandangan, sebagaimana diunggah di akun facebooknya, sebagai berikut:
Barangkali, jabatan “Hakim Agung” adalah satu-satunya jabatan publik yang namanya mengandung penyelundupan teologis. Kata “agung” itu predikat langit. Ia dipinjam, lalu dipasang pada makhluk yang sering disebut sebagai Wakil Tuhan.
Baca Juga:
Kabut Asap Lintas Batas Memburuk, Malaysia Akan Surati Indonesia dan Sekjen ASEAN
Bayangkan saja, “Wakil Tuhan yang Agung”. Ngeri kali, kalau kata anak Medan.
Kalau sudah begitu, tentu saja publik menaruh harapan yang sangat besar kepada mereka yang menduduki kursi itu. Mereka dianggap mata air keadilan yang terakhir. Orang mendaki ke sana justru setelah sumur-sumur di bawah dicoba satu per satu dan tak ada yang mengeluarkan air.
Pengadilan negeri sudah dilewati, pengadilan tinggi sudah dilewati, dan yang tersisa tinggal satu tempat. Orang Romawi menyebutnya ultimum refugium, perlindungan penghabisan. Di ujung kata itu tidak disediakan apa-apa lagi. Siapa yang turun dari sana dengan tangan kosong tidak punya lagi tempat untuk mengadu.
