"Gubernur sudah mengintruksikan BUMD dan juga organisasi perangkat daerah, khusunya dinas pendidikan agar mengoptimalkan produk buatan Sumatra Utara," kata Naslindo. P
engamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mendukung instruksi pemerintah pusat menyisihkan 40 persen anggaran belanja daerah untuk produk UMKM. Menurutnya, kebijakan itu akan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
Porsi 40 persen dari total belanja daerah juga dianggap masih dalam batas wajar. Sehingga diprediksi tidak akan menggangu kesembangan alokasi anggaran.
"Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua kebutuhan pemerintahan daerah itu bisa sepenuhnya mampu dipenuhi oleh UMKM?" tanya Gunawan.
Gunawan juga mempertanyakan soal prosedur belanja yang dianggarkan untuk UMKM. Umumnya, tiap pengadaan dengan nominal anggaran tertentu harus melalui proses tender. Oleh karena itu, Gunawan menyarankan pemerintah daerah agar turut membekali para pelaku UMKM terkait prosedurnya.
Baca Juga:
Jalur Parapat-Siantar longsor sat lantas simalungun lakukan pengamanan
"Kalau konteksnya pengadaan penunjukan langsung, saya pikir banyak pelaku UMKM yang siap. Jadi alokasi belanja dalam bentuk penunjukan langsung ini harus diupayakan 100 persen mengalir ke UMKM," kata Gunawan.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga harus berbenah diri. Sehingga diharap mampu memaksimalkan peluang dan dapat memenuhi segala kebutuhan pemerintah daerah. Gunawan mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan sisi kepastian hukum. Tujuannya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.
"Dan yang tak kalah penting, jika keberpihakan kepada pelaku UMKM ini justru membuat harga produk dan jasa menjadi lebih mahal dibandingkan jika berbelanja pada perusahaan besar, maka sebaiknya Pemda juga harus dilindungi dengan produk aturan hukum," kata Gunawan.
