KARING.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Isu itu datang dari para petinggi republik ini dan juga partai-partai.
Wacana ini awalnya digaungkan kembali oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai berlambang beringin itu, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga:
Wabah ASF Merebak, Indonesia Tutup Keran Impor Daging Babi dari Spanyol
Bahlil mengatakan, pilkada rasanya cukup lewat DPRD saja agar tidak pusing seperti pemilihan secara langsung.
"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Wacana ini banyak mendapatkan pendapat yg pro kontra salah satunya adalah Albert Soekanta Ketua Umum Relawan Padamu Negeri yang mengatakan bahwa sistem pilkada langsung ini adalah sistem demokrasi liberal, dimana demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila.
Baca Juga:
Musuh Lama Duduk Bersama, AS Satukan Israel–Suriah demi Cegah Perang
Jika kita ingin mengembalikan sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar pilkada maka sudah tepat dipilih oleh DPRD. Tetapi baik itu pilkada langsung ataupun pilkada dipilih oleh DPRD tetap memiliki celah money politik.
Jika pilkada langsung yang menikmati money politik adalah rakyat sebagai pemilik suara dan jika dipilih oleh DPRD maka kita indikasikan money politik dinikmati oleh partai politik dan DPRD. Yang menjadi korban tetaplah rakyat.
"Selama ini kita sudah pernah merasakan pilkada dipilih oleh DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah yang menang sudah dipastikan adalah kalangan pengusaha dan politikus yang memiliki uang. Yang perlu diperhatikan dan diciptakan adalah tata cara dan tata tertib agar pilkada tidak terjadi money politik," kata Albert.
