WahanaNews-Karing | Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor mengikuti rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas serta seluruh Bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Rapat dimaksud dilaksanakan Kemenpan-RB untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga:
Sambut Masa Tenang Pilkada Jakarta, KPU Jakbar Gelar Panggung Hiburan Rakyat
Dalam arahannya, Menpan-RB menegaskan agar bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa fokus pengadaan ASN tahun ini adalah tenaga guru dan kesehatan.
"Pemerintah tetap memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” kata Anas.
Baca Juga:
Sekjen GEKIRA Partai Gerindra: Pemilukada Damai Bukti Rakyat Cerdas
Anas juga mengatakan bahwa pihaknya turut menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan Pemerintah Daerah.
"Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya," tegasnya.
Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menyampaikan bahwa permasalahan tenaga non-ASN telah menjadi salah satu perioritas untuk diselesaikan.
