KaringNews.id | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan adanya transformasi di dalam tubuh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, khususnya dalam hal bisnis.
Transformasi tersebut yakni dengan membentuk sejumlah subholding. Salah satu subholding yang akan dibentuk adalah subholding pembangkit.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Namun wacana holdingisasi PLN yang muncul memberi banyak spekulasi bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan pelat merah ini.
Ada yang menilai holdingisasi adalah bentuk rencana privatisasi dan liberalisasi listrik.
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Yusuf Didi Setiarto menampik spekulasi tersebut.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Yusuf mengungkapkan, dalam pembentukan subholding, PLN berpegang teguh pada 3 prinsip utama.
Pertama, agenda pembentukan subholding merupakan keputusan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN, yang harus diikuti.
Pembentukan holding ini pada intinya diharapkan dapat menjadikan PLN lebih lincah dan punya daya saing, serta tata kelolanya terkontrol.
Prinsip kedua, PLN memastikan patuh terhadap undang-undang yang berlaku.
Dan yang ketiga adalah, manajemen memastikan hak-hak seluruh karyawannya.
“(Soal liberalisasi kelistrikan) Manajemen dan pemegang saham komit compliance rules and regulation. Ini tidak bisa ditawar. Kita punya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 (tentang ketenagalistrikan) sudah ada pagar tafsir,” papar Yusuf dalam webinar bertema Ada Apa Dengan Holdingisasi PLN?, Rabu (2/3/2022).
“Sepanjang itu kita ikuti, enggak ada yang namanya liberalisasi. Enggak boleh,” sambungnya.
Yusuf kembali melanjutkan, PLN dan Kementerian BUMN memastikan pembentukan subholding di Perseroan akan menguntungkan semua pihak. Baik konsumen (masyarakat) maupun para pegawai PLN itu sendiri.
Seperti kemungkinan tarif listrik lebih murah atau tarif lebih transparan.
“Yang diuntungkan (diuntungkan pembentukan holdingisasi) adalah insan PLN dan seluruh masyarakat Indonesia,” papar Yusuf.
“Kalau ditanya siapa yang rugi, saya enggak tahu. Karena enggak boleh ada yang rugi di sini,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pernah menegaskan, bahwa transformasi yang dilakukan di tubuh PLN bukan berarti pemerintah ingin meliberalisasi kelistrikan nasional.
Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan pelayanan kelistrikan untuk masyarakat menjadi lebih baik.
“Transformasi ini untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik, sehingga listrik masuk desa dipastikan sesuai target, tetapi di saat bersamaan kita juga pastikan penciptaan listriknya yang berasal apakah dari fosil atau sumber energi baru terbarukan (EBT). Itu juga sebuah hal yang harus jadi road map yang bisa dikonkretkan sesuai agenda besar 2060 emisi nol," kata Erick Thohir.[zbr]
